MEDAN
Gerakan Nasional Amanah Perubahan (GNAP) Sumatera Utara melalui rilis resmi yang disampaikan kepada media ini, Kamis (28/11) menyatakan sikapnya terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Medan.
GNAP mengungkapkan keprihatinan atas laporan dari masyarakat dan pantauan langsung di lapangan yang mengindikasikan adanya dugaan kecurangan serta kendala teknis selama proses Pilkada.
Dalam pernyataan resminya, Ketua GNAP Sumatera Utara, Haris Sya’ban Damanik, ST menegaskan beberapa poin penting sebagai tuntutan kepada pihak terkait.
Poin pertama adalah penolakan terhadap hasil perhitungan sementara Pilkada Gubernur dan Walikota. GNAP juga mendesak aparat keamanan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan Kepala Lingkungan, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan aparat terkait dalam mendukung calon tertentu.
GNAP meminta pemilu ulang di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdampak banjir atau diduga terjadi kecurangan.
Selain itu, mereka mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kota Medan untuk tidak mengeluarkan pernyataan terkait hasil hitung cepat sebelum seluruh permasalahan di TPS diselesaikan melalui perhitungan ulang.
Masyarakat dan pasangan calon juga diminta untuk tidak merayakan kemenangan hingga ada pengumuman resmi dari KPU.
GNAP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana kondusif selama proses ini berlangsung. Untuk masyarakat yang belum memilih akibat kendala teknis, GNAP mengimbau agar hadir di TPS pada pemilihan ulang dengan membawa formulir undangan (C6).
Haris Sya’ban Damanik, ST juga menegaskan bahwa tuntutan tersebut bertujuan menjaga integritas demokrasi serta mencegah dampak negatif dari proses Pilkada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Demi terciptanya keadilan dalam proses demokrasi ini, kami berharap semua pihak dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan transparan. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga suasana yang damai hingga keputusan resmi diumumkan,” ujar Haris.
GNAP berharap agar rekomendasi ini segera direalisasikan oleh pihak-pihak terkait demi memastikan hasil Pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas.(red)
