JAKARTA – Beredarnya surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dengan Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, perihal Instruksi Harian Ketua Umum kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan di seluruh Indonesia pada tanggal 20 Febuari 2025 kemarin, ternyata memicu penyesalan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Seperti yang disampaikan Aktivis Anti Korupsi Nasional yang juga menjabat selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (Garapan), Larshen Yunus.
Menurut Larshen, beredarnya surat seperti itu menunjukkan betapa kecewanya Presiden RI ke 5 sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri.
Sikap kecewa itu terakumulasi menjadi bentuk merajuk dari seorang Putri Proklamator.
Bagi Larshen Yunus, seharusnya Ketum PDIP tidak melakukan hal-hal seperti itu, sekalipun rasa kecewa yang mendalam terhadap segala bentuk praduga yang dialamatkan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Mohon izin Ibu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kendati ibu kecewa dan merajuk seperti saat ini, ada baiknya dapat lebih menahan diri. Kami tahu persis, betapa sedihnya ibu melihat Sekjen Hasto di ekspos menggunakan rompi oranye dengan tangan di borgol. Tapi yakinlah ibu, apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah terkait persoalan hukum, bukan justru dituding kriminalisasi ataupun di politisasi” ujar Larshen.
Larshen Yunus mengajak kedua belah pihak untuk tabbayun, terutama bagi ibu Hj Megawati Soekarnoputri.
Bertempat di Restoran Sriwijaya Hotel Jalan Veteran Nomor 1 Jakarta Pusat, hari ini Jum’at (21/2/2025), Larshen Yunus berencana untuk menyusun jadwal pertemuan Presiden RI dengan Ketum PDIP. Bagi Larshen, para tokoh bangsa itu harus dapat lebih arif dan bijaksana, kedepankan semangat persatuan dan kebangsaan demi kondusifitas negeri ini.
“Mohon izin ibu Megawati Soekarnoputri. Janganlah merajuk terus, biarkan Sekjen PDIP Hasto bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Biarlah proses hukum berjalan. Status tersangka Hasto sudah lama disematkan, tapi baru sekarang di tahan. Kasihan sama para kepala daerah dan wakil kepala daerah itu. Mau nurutin dan loyal atas perintah ibu, ntar dinilai melawan negara,” pungkasnya.
(red)
