MEDAN
Dua debat publik Pilkada Medan 2024 menjadi sorotan utama masyarakat, memberikan gambaran berbeda tentang kualitas dan pengelolaan demokrasi di kota ini.
Debat pertama pada 8 November 2024 di Hotel Four Points Medan diapresiasi sebagai diskusi yang tertib, damai, dan konstruktif.
Sebaliknya, debat kedua yang digelar pada 16 November 2024 di Hotel Grand Mercure Medan menuai kritik akibat gangguan suasana dan kurangnya pengendalian tata tertib.
Sorotan terhadap Pengelolaan Debat ini,
disampaikan Zakaria Rambe, SH, konsultan politik dan hukum dari Law SBP Medan kepada awak media, Minggu (17/11).
Ia menilai perbedaan kualitas ini mencerminkan manajemen acara yang tidak konsisten.
Menurutnya, pemilihan Event Organizer (EO) yang bertanggung jawab atas acara menjadi salah satu faktor utama.
“EO debat pertama dipilih melalui musyawarah para komisioner KPU Medan, sedangkan EO debat kedua diduga merupakan penunjukan langsung dari Sekretaris KPU Medan, Ahmad Nurdin. Bahkan, muncul kabar adanya campur tangan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penunjukan tersebut,” ungkapnya.
Meski belum ada bukti kuat terkait isu “titipan” EO, publik merasa kekecewaan terhadap standar acara kedua yang dianggap jauh di bawah harapan.
Kritik dan Tawaran Gagasan
Dalam kedua debat, isu-isu utama yang diangkat meliputi pelayanan publik, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, serta kinerja petahana,
Bobby Nasution, yang menjadi Cagub Sumut nomor urut 1,bagj paslon Walioota/ wakil walikota Medan nomor urut 2, Prof. Ridha-Rani, secara tegas mengkritisi proyek drainase, revitalisasi Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, hingga praktik pungli di Pemko Medan.
Di sisi lain, paslon nomor urut 1, Rico-Zaki, dan paslon nomor urut 3, Hidayatullah-Rido, menyampaikan komitmen untuk melanjutkan program pembangunan yang belum tuntas, seraya memperbaiki berbagai kekurangan.
Namun, debat kedua terganggu oleh keriuhan sorakan penonton yang mengaburkan substansi diskusi. Moderator bahkan harus menghentikan sesi beberapa kali untuk menenangkan audiens, hingga melibatkan aparat keamanan untuk menertibkan pendukung yang tidak patuh.
Perbaikan untuk Debat Ketiga
Untuk memastikan debat ketiga berjalan lebih baik, KPU Medan diharapkan kembali menunjuk EO profesional seperti pada debat pertama, sambil mengadopsi desain visual yang menarik dari debat kedua.
Selain itu, ketua tim sukses masing-masing paslon dihimbau untuk lebih aktif menjaga ketertiban para pendukungnya. Aparat keamanan juga memerlukan dukungan penuh dari semua pihak agar suasana kondusif dapat terwujud.
“Debat Pilkada seharusnya menjadi arena adu gagasan, bukan medan konflik antar pendukung,” tegas Zakaria.
Dengan pengelolaan yang lebih baik dan kedewasaan politik dari semua pihak, publik Medan dapat menikmati proses demokrasi yang bermartabat dan bermutu menjelang Pilkada 2024.(red)
