SMAN 1 Warungkiara Berikan Penjelasan Program Sekolah Kepada Wali Murid

Sukabumi || Kabarpubliknews.com – pihak SMAN 1 Warungkiara Bersama komite mengundang wali murid untuk menjelaskan program sekolah terkait kurikulum Di SMA pada Rabu (20/09/0223).

dalam pemaparan nya kepala SMAN 1 Warungkiara Mamat M.pd menjelaskan, bahwa terkait perubahan kurikulum persemester tahun 2023 yaitu mengenai jurusan, dari yang semula ada berbagai jurusan seperti IPA-IPS dan yang lain nya.

maka hari ini sesuai dengan permendikbud untuk SMA diganti dengan kurikulum kemerdekaan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan minat anak, dengan begitu kurikulum kemerdekaan tidak lagi memberatkan dan memaksa anak untuk membidangi satu jurusan tertentu, tapi anak itu akan menyesuaikan sendiri dengan pelajaran yang di sukainya.

Kemudian pihak sekolah menyarankan agar anak memiliki jiwa sosial, “maka harus di tanamkan belajar bersosial seperti infak” kemudian kedisiplinan ketaatan dalam belajar di sekolah dan di luar, agar tidak terjadi hal-hal yang dapt merugikan dirisendiri dan orang lain, tegasnya.

sementara dalam pertemuan antara kepala sekolah dan komite bersama wali murid, akhir nya menyimpulkan agar saling mendidik menjaga dan membimbing anak dalam pengawasan dan pemahaman.

sementara dalam pertemuan itu juga pihak sekolah dengan Wali murid, yang turut hadir pula Akhmad Taupik yang juga Caleg partai bulan bintang DPRD kabupaten sekabumi, yang mendiskusikan berbagai keluhan dalam berbagai masalah di dalam lingkungan sekolah hingga di luar jam sekolah, seperti pergaulan dan penggunaan handphon.

Akhmad Taupik menyampaikan himbauan yang dikeluarkan pihak sekolah, seperti kabar gembira bagi alumni SMAN 1 Warungkiara dan orang tua nya, bagi siapa saja alumni yang ijazah nya masih di sekolah dengan berbagai alasan, maka silahkan untuk mengambil nya dengan tanpa syarat, dan tidak ada biaya yang harus di keluarkan atau dibayarkan ke pihak sekolah.

kendati sebelum nya alumni itu masih punya tunggakan administrasi, karena hal ini sudah termasuk program pemerintah, jadi tidak ada dasar pihak sekolah untuk menahan ijazah dengan alasan belum lunas adminitrasi.

untuk itu Akhmad Taupik berharap, agar tidak lagi pihak sekolah di mana pun menahan ijazah, karena ijazah adalah hak yang harus diterima anak secara utuh, pungkas nya.


Rst Ap