Pengamat Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Menilai Daya Beli Produk Menurun Disebabkan Factor Politik Indonesia Yang Kurang Sehat

Surabaya (KPN) – Dalam perkembangan kedepan para pengamat dan penggiat ekonomi memiliki banyak Analisa tetang ekonomi tahun 2023 ,hal ini dipicu masa tahun politik. Salah satu pengamat Indonesia .yang aktif diberbagai organisasi ekonomi ,Mohammad oskar dan ketua PPRI DPD Surabaya , melihat perkembangan kondisi ekonomi yang memprihatinkan ,hal ini akan menghambat pembangunan di segala sektor , terutama di daerah yang kering ,seperti di Madura, Pacitan dan kota- kota lainya di indonesia.

Pemerintah belum bisa melakukan program yang baik dalam melihat persoalan ekonomi sehingga menghabat laju ekonomi yang ada di Madura terus mengalami Penurunan dari semua sektor dan berdampak pada global , diantaranya di pacu dari anggaran daerah yang minim dengan dipangkas biaya kebutuhan Pemilu, kurang Produktif SDM di tingkat desa dalam melakukan management usaha , dan kurang pemanfatan lahan tidak produktif untuk digarap dengan baik menjadi lahan produktif serta penempatan jabatan yang berkobolarasi politik, sehingga tidak bisa membawa perubahan ekonomi yang lebih baik ,karna ketidak mampuan dalam menjalankan system kebijakan ekonomi dari hilir ke hulu.

Bacaan Lainnya

Banyak factor yang menjadi kendala untuk pemerataan ekonomi di Indonesia ,akan menciptakan banyak pengangguran ,tidak bisa diatasi dengan program kartu kerja, karna kenyataanya hampir 80 % belum bisa menjadi factor yang bisa mengatasi tingkat kesehjateran di daerah karna tingkat kebutuhan yang tinggi dan harga semua kebutuhan naik.

M.Oskar selaku pengamat ekonomi ,melihat perlu upaya pemerintah menjaga dan melakukan penyeimbangan anggaran belanja dengan transparasi,Pemerataan kepada semua lapisan sehingga bisa berdampak positif bagi Gerakan ekonomi bawah untuk kelangsungan usaha.

Kita perlu mencermati persoalan ini dari sudut pandang masyarakat ekonomi kecil, bahwa pembagunan yang di rasakan masih pada potensi Bisnis , seperti tol ,dermaga, bandara dan tol laut, belum menyetuh pada kebutuhan masyarakat langsung yang bisa menikmati hasil nya.

Terlebih menurun permintaan pasar terhadap produk usaha kecil karna masih belum peduli pemerintah terkait produk lokal untuk bisa mengakat para pelaku usaha.

Pemerintah harus lebih focus melihat persoalan ekonomi agar masyarakat kita bisa menjadi masyarakat yang berdaulat ekonomi , sehingga tingkat devisa bukan dari TKW tapi dari pendapatan ekspor komiditas Indonesia. dan perlu membagun kerjasama dalam merumuskan kebijakan ekonomi kecil dengan para pemangku ekonomi.

Habib oskar

ketua DPD PPRI Surabaya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *