MEDAN
Menjelang Pilkada 2024, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Medan mengungkapkan keluhan terkait belum cairnya dana operasional dan sekretariat.
Meski tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat kelurahan dan kecamatan berjalan sesuai jadwal, kekhawatiran muncul akibat beban finansial yang terus meningkat.
Sejumlah anggota PPS menyampaikan bahwa mereka bekerja keras untuk memastikan jalannya Pilkada yang berkualitas dan berintegritas.
Namun, hingga saat ini, dana operasional yang sangat mereka butuhkan belum juga dicairkan.
“Kami terus bekerja maksimal, tapi sampai sekarang dana operasional belum juga diterima. Ini sangat memberatkan, terutama menjelang tahapan penting berikutnya seperti perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” ujar salah satu anggota PPS.
Kekhawatiran yang sama disampaikan anggota PPK, terutama dalam hal operasional sehari-hari.
“Kami harus menalangi biaya operasional menggunakan uang pribadi. Bahkan ada yang terpaksa berhutang. Kami butuh kejelasan kapan dana ini akan cair agar kami bisa bekerja dengan tenang,” ungkap salah seorang anggota PPK.
Mereka juga menambahkan bahwa anggaran tersebut sangat penting untuk memastikan pelaksanaan tahapan berikutnya, seperti pleno DPSHP, berjalan lancar.
Selain beban operasional, sejumlah anggota sekretariat PPS dan PPK juga mengeluhkan keterlambatan pencairan dana sekretariat yang membuat mereka semakin sulit menjalankan tugas. “Dana sekretariat ini vital untuk mendukung operasional harian kami. Tanpa dana tersebut, kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam menjalankan tahapan pemilu,” tutur seorang petugas sekretariat PPK.
Keluhan ini juga telah disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Medan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Sekretaris KPUD mengenai keterlambatan tersebut.
Para petugas berharap agar pencairan segera dilakukan, mengingat tahapan Pilkada yang semakin mendesak, termasuk perekrutan KPPS yang akan segera dimulai.
Terkait hal ini, para petugas PPS dan PPK menegaskan bahwa kelancaran tahapan Pilkada sangat bergantung pada dana operasional dan sekretariat.
Mereka berharap ada solusi cepat agar tidak terjadi penundaan yang dapat memengaruhi kualitas pemilu di tingkat daerah.
Keterlambatan pencairan dana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penyelenggara pemilu.
Mereka khawatir bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, tahapan Pilkada, khususnya di Medan, akan terganggu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pelaksanaan secara keseluruhan.
Sementara Sekretaris KPUD Kota Medan Ahmad Nurdin alias Pak Bob, ketika dikonfirmasikan awak media via WA, Jumat (13/09/2024) pukul 15.34 Wib, hingga berita ini ditayangkan, belum ada memberikan jawaban. (Red)
